Muhammad Nasir lahir di Ngawi, Jawa Timur, 27 Juni 1960. Ia dibesarkan di lingkungan pendidikan agama yang kuat. Sejak kecil ia sekolah di pesantren. Lulus pesantren ia melanjutkan ke Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Demi mengurangi beban biaya kuliah, dua tahun sebelum diwisuda ia bekerja sebagai auditor di koperasi dan kantor akuntan publik. Setamat kuliah ia terus meniti karier. Ia menjadi manajer keuangan sebuah perusahaan di Pekalongan. Setelah berpindah-pindah pekerjaan, Nasir memutuskan kembali ke dunia pendidikan. Pada tahun 1990 ia menjadi dosen tetap Jurusan Akuntansi FE Undip. Kariernya di Undip terbilang lancar.

Ayah empat anak ini dikenal dekat dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan memiliki jaringan luas. Ia meraih gelar S2 dari UGM dan S3 dari Universitas Sains di Penang, Malaysia. Nasir dikenal sebagai pakar anggaran dan akuntan profesional. Ia pernah menjadi Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik (KAPd) pada tahun 2010-2012. Dengan kompetensi unggul itu tak salah jika suami Hasibyah ini diincar Presiden.

Pada 9 September 2014 Nasir terpilih sebagai Rektor Undip. Ia pun bercita-cita membuat almamaternya itu berkembang menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan membentuk komunitas peneliti mahasiswa. Baru sebentar menjabat rektor ia “diculik” Joko Widodo. Nasir mendapat tugas sebagai Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Menteri Nasir sempat mengeluarkan wacana kebijakan yang kontroversial yaitu penghapusan kewajiban skripsi sebagai syarat kelulusan S1. Sebetulnya ia tidak bermaksud menghapusnya sama sekali, tetapi menjadikannya pilihan atau opsional. Skripsi bisa diganti pembuatan laporan tentang pembelajaran mandiri dalam bentuk karya tulis.

Di masanya aturan durasi kuliah program S1 dilonggarkan lagi dari maksimal lima tahun menjadi tujuh tahun. Ia juga melakukan gebrakan dengan memberantas universitas swasta palsu atau “abal-abal”. Ini adalah universitas yang tidak menyelenggarakan perkuliahan sesuai standard. Gebrakan ini diikuti oleh Menpan RB, Mendagri, dan Badan Kepegawaian Negara untuk memeriksa ulang PNS yang ditengarai memiliki ijazah palsu.