Prof. Dr. Arief Hidayat SH, MS, lahir di Semarang, 3 Februari1956. Arief meraih gelar sarjana hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 1980. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1984. Kemudian menamatkan pendidikan S3 nya pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2006.

Saat ini, sejak 14 Juli 2017, Arief mendapatkan amanah kembali memimpin sembilan pilar Mahkamah Konstitusi setelah secara aklamasi meminta beliau menjadi Ketua sampai dengan tahun 2020.

Arief bukanlah “orang baru” di dunia hukum, khususnya hukum tata negara. Ia merupakan guru besar Fakultas Hukum Undip. Bidang keahlian Arief meliputi hukum tata negara, hukum dan politik, hukum dan perundang-undangan, hukum lingkungan dan hukum perikanan. Selain aktif mengajar, ia juga menjabat sebagai ketua pada beberapa organisasi profesi, seperti Ketua Asosiasi Pengajar HTN – HAN Jawa Tengah, Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi, Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia, serta Ketua Pusat Studi Hukum Lingkungan. Di samping itu, Arief juga aktif menulis. Tidak kurang dari 25 karya ilmiah telah dia hasilkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, baik berupa buku maupun makalah.

Beristrikan Dr. Tundjung Herning Sitabuana, SH, CN, M.Hum dan dianugerahi dua anak Adya Paramita Prabandari, SH, MLI, MH. dan Airlangga Surya Nagara, SH, MH. Arief menyadari bahwa dirinya bukanlah sosok hakim yang sempurna tanpa cela. Ia tidak pernah menilai dirinya sebagai sosok hakim yang sempurna dan tidak bermasalah. Karena, menurutnya menjadi hakim konstitusi, adalah pekerjaan yang kolegial. Bukan untuk mencari kekayaan, melainkan bagaimana menjaga negara dengan sebaik-baiknya dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Arief menyatakan kesiapannya memenuhi pesan para pendahulunya untuk menjaga independensi MK sebagai prinsip penting bagi sebuah lembaga peradilan. Ia pun meminta agar semua pihak, khususnya teman-teman Undip dan Ika Undip, untuk ikut mengawasi kinerjanya sebagai hakim konstitusi. ( Editor : Abdul Syakur )